AREA I AREA MANAJEMEN PERUBAHAN
Untuk Informasi Lebih Lanjut Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-i-manajemen-perubahan
AREA II MANAJEMEN PENATAAN TATA LAKSANA
informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-ii-manajemen-penataan-tata-laksana
AREA III PENATAAN MANAJEMEN SDM
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-iii-penataan-sistem-manajemen-sdm
AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-iv-penguatan-akuntabilitas
AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
Informasi lebih lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-v-penguatan-pengawasan
AREA VI PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-vi-penguatan-kualitas-pelayanan-publik
AREA LKE ZI
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/lke-zi
Inovasi Pengadilan
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/inovasi-pengadilan
Gianyar, 15 Maret 2023 telah dilaksanakan Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah…
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.