• Selasa, 30 November 2021

SELAMAT DATANG

Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Gianyar. Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Lanjut



SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)



Informasi alur proses dan penanganan perkara tersedia di portal SIPP dan dapat diakses secara online. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang proses perkara, jadwal sidang hingga putusan.

Lanjut



ERATERANG (ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN)

Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

Lanjut



SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS)

Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) merupakan sistem informasi penanganan pengaduan yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Lanjut



DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR


Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.

Lanjut



MENDUKUNG FITUR AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA DIFABEL



Situs Pengadilan Negeri Denpasar memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.

Lanjut



SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gianyar



SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi terhadap Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gianyar



AREA I AREA MANAJEMEN PERUBAHAN
Untuk Informasi Lebih Lanjut Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-i-manajemen-perubahan

AREA II MANAJEMEN PENATAAN TATA LAKSANA
informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-ii-manajemen-penataan-tata-laksana

AREA III PENATAAN MANAJEMEN SDM
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-iii-penataan-sistem-manajemen-sdm

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-iv-penguatan-akuntabilitas

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
Informasi lebih lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-v-penguatan-pengawasan

AREA VI PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/area-vi-penguatan-kualitas-pelayanan-publik

AREA LKE ZI
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :​​​​​​​
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/lke-zi

Inovasi Pengadilan
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
https://www.pn-gianyar.go.id/zona-integritas/inovasi-pengadilan

PROFIL PENGADILAN NEGERI GIANYAR
SURVEY PN GIANYAR MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PENGADUAN & PENGAWASAN ZONA INTEGRITAS PN GIANYAR
YEL YEL ZONA INTEGRITAS
GUGATAN SEDERHANA

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.